DPC GPM Halsel Pertanyakan Keseriusan DPRD Sikapi Isu PETI di Desa Manatahan
pojoklima, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Halmahera Selatan meragukan komitmen DPRD dalam menindaklanjuti aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat.
Sikap tegas tersebut dipicu oleh nihilnya kepastian dan langkah konkret dari pihak legislatif, meski Rapat Dengar Pendapat (hearing) antara DPC GPM dan DPRD pada pekan lalu.
Ketua DPC GPM Halmahera Selatan, Harmain Rusli, secara terbuka mempertanyakan keseriusan dewan dalam merespons aspirasi masyarakat yang telah disampaikan pascaunjuk rasa beberapa waktu lalu.
“Sudah lebih dari satu minggu pascahearing dengan DPRD Halmahera Selatan, tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas. Kami mempertanyakan, apakah hearing ini hanya berakhir dengan janji manis tanpa kepastian nyata?” tegas Harmain, Kamis (22/10).
Menurutnya, forum hearing tidak boleh sebatas menjadi ajang formalitas atau seremoni pertemuan semata. DPRD dituntut menggunakan fungsi pengawasannya secara aktif untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas.
Ia menekankan, dugaan PETI di Manatahan merupakan isu krusial yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum, pengawasan tata kelola tambang, dan perlindungan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga GPM mendesak DPRD Halmahera Selatan segera memberikan transparansi terkait perkembangan hasil hearing dan membeberkan langkah konkret yang akan diambil.
“Jangan sampai masyarakat datang menyampaikan aspirasi, mengikuti hearing, tetapi setelah itu dibiarkan tanpa kejelasan. Kami butuh bukti tindak lanjut, bukan sekadar janji!” ujar Harmain dengan nada menohok.
Marwah dan keseriusan lembaga legislatif, kata Harmain, tidak hanya diukur dari kesediaannya menerima kedatangan warga, melainkan dari keberanian dan komitmennya dalam mengawal persoalan hingga membuahkan hasil nyata bagi masyarakat.
