Polres Ternate Didesak tak Izinkan Turnamen Domino Tanpa Rekomendasi PORDI dan ORADO
pojoklima, Polres Ternate didesak tidak menerbitkan izin penyelenggaraan turnamen domino.
Hal ini disampaikan Ketua Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen.
Muhammad Sinen menyebut, Polres Ternate harus tegas dengan tidak memberikan izin penyelengaraan turnamen yang tidak mengantongi rekomendasi organisasi resmi dari PORDI dan ORADO.
Ia menegaskan, setiap penyelenggaraan turnamen domino di Kota Ternate perlu berkoordinasi dengan organisasi yang menaungi olahraga tersebut, agar kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Komunitas, kata Muhmmad Sinen, memiliki ruang untuk menggelar turnamen domino. Namun, penyelenggara tidak boleh mengabaikan mekanisme koordinasi dan persyaratan perizinan yang berlaku, terutama jika kegiatan tersebut diklaim sebagai turnamen resmi.
“Kalau ada yang meminta izin untuk membuat event domino, harus ada rekomendasi dari PORDI dan ORADO. Kalau tidak ada rekomendasi dari organisasi resmi, kepolisian juga tidak bisa memberikan izin kegiatan,” tegasnya usai menyambangi Polres Ternate.
Orang nomor satu di Pemerintahan Kota Tidore ini menjelaskan, hal yang lebih penting, adalah kejelasan penyelenggara serta koordinasi dengan organisasi yang menaungi kegiatan tersebut.
Muhammad Sinen juga meminta kepolisian tidak sekadar menerima permohonan izin, tetapi memastikan persyaratan penyelenggaraan dipenuhi.
“Kapolres sudah berkomitmen, kalau ada yang membuat event kemudian tidak ada nama dua organisasi resmi, maka izinnya tidak akan dikeluarkan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, kepengurusan PORDI Kota Ternate telah memiliki ketua definitif, yakni Nasri Abubakar. Sehingga komunitas yang ingin menggelar turnamen domino di Ternate diminta berkoordinasi dengan organisasi terkait sebelum mengajukan perizinan.
Langkah ini menjadi upaya memperjelas tata kelola penyelenggaraan turnamen domino di daerah.
Senen berharap, kepolisian konsisten menerapkan ketentuan perizinan agar tidak muncul kegiatan yang mengatasnamakan turnamen resmi tanpa melalui mekanisme organisasi.
