Penyidik Harus Bongkar Rantai Korupsi Rp 187 Miliar di DPRD Malut

Dr. King Faisal Sulaiman SH.,LLM

pojoklima, Upaya pelambatan audit kerugian dugaan korupsi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, kembali memantik praktisi hukum dan akademisi.

Kali ini giliran pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Advokat, Dr. King Faisal Sulaiman SH.,LLM menyebut, setidaknya ada dua persoalan serius yang harus dijelaskan secara terbuka oleh pnyidik kejati dalam penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan anggota dan pimpianan DPRD Malut, senilai Rp 187 miliar (Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar).

Pertama; soal keterlambatan audit BPK. Jika benar penyidik Kejati Maluku Utara, sudah mengajukan permohonan audit sejak delapan bulan lalu, sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan baru menerima permohonan sekitar dua minggu terakhir, ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ada ketidaksinkronan informasi yang harus diklarifikasi secara institusional. Harus dibuka kapan surat permohonan dikirim, kapan diterima, dan apa yang menyebabkan perbedaan keterangan tersebut. Jangan sampai ketidakjelasan koordinasi antarlembaga justru menghambat kepastian hukum.

Kedua; mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas aliran dana tersebut. Menurutnya, pertanggungjawaban hukum tidak boleh hanya diarahkan kepada Sekretariat DPRD atau anggota DPRD sebagai penerima tunjangan. Harus ditelusuri seluruh rantai pengambilan keputusan, mulai dari siapa yang merencanakan, mengusulkan, menghitung, memverifikasi, menyetujui, menetapkan hingga mencairkan anggaran.

Sekretariat DPRD harus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai perangkat administrasi dan pengelola anggaran, termasuk peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan, dan pejabat terkait lainnya.

Sementara anggota DPRD juga harus ditelusuri, apakah hanya menerima pembayaran berdasarkan keputusan resmi atau turut mengetahui, mengusulkan, menyetujui, bahkan terlibat dalam proses yang melawan hukum.

Penerimaan uang tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan korupsi. Sebaliknya, jabatan administratif juga tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Prinsipnya, siapa yang membuat keputusan, siapa yang mengendalikan pencairan, siapa yang menikmati aliran dana, dan siapa yang mengetahui adanya penyimpangan harus diungkap berdasarkan alat bukti.

“Saya kira kejati tidak boleh terlalu lama menjadikan audit BPK sebagai satu-satunya alasan untuk menunda kepastian penanganan perkara. Audit memang penting untuk membuktikan kerugian negara, tetapi penyidik tetap harus mengembangkan alat bukti, menelusuri aliran dana, dan mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki peran serta pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

Akademisi UMY itu khawatir, perkara sebesar ini berhenti pada persoalan administrasi anggaran. Sementara pertanyaan paling mendasar soal siapa yang merancang, mencairkan, menikmati, dan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum belum terjawab.

Di sisi yang lain, UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI tidak dapat langsung diterapkan terhadap perkara korupsi yang sedang berjalan. Termasuk dugaan penyimpangan tunjangan anggota DPRD Malut, yang saat ini ditangani penyidik kejati.

Sebab, UU tersebut memuat ketentuan dimana penerapannya hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU itu efektif berlaku. Namun demikian, bukan berarti aset hasil korupsi dalam perkara yang sedang berjalan tidak bisa dirampas. Kejaksaan tetap dapat menggunakan instrumen UU Tipikor, ketentuan uang pengganti, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang unsur hukumnya terpenuhi.

“Jadi, UU Perampasan Aset tidak berlaku surut tetapi upaya mengejar, menyita, dan memulihkan aset hasil korupsi tidak perlu menunggu UU tersebut efektif berlaku,”katanya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi Pojoklima.com.