Buntut Penetapan Sherly, KPU dan Bawaslu Malut Didemo

MALUT-pl.com, Front Persatuan Peduli Demokrasi Maluku Utara menggelar unjuk rasa di Kantor Bawaslu dan KPU Maluku Utara, Senin (28/10/ 2024).

Aksi ini menyoroti penetapan Sherly Tjoanda sebagai calon Gubernur Provinsi Maluku Utara menggantikan mendiang suaminya, Benny Laos.

Gabungan aktivis pergerakan ini menuntut Bawaslu Maluku Utara segera menindak lanjuti laporan, informasi dan aduan masyarakat berkaitan dugaan pelanggaran KPU Maluku Utara, karena penetapkan calon gubernur pengganti tersebut disinyalir bermasalah.

Bawaslu juga diminta merekomendasikan perihal tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.

Koordinator aksi, Zainal Ilyas dalam orasinya menyatakan, keputusan KPU terkait dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Gatoto Subroto sebagai tempat pemeriksaan kesehatan menjadi syarat penetapan Sherly Tjoanda sebagai calon gubernur menyalahi ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020.

Bukan hanya itu, KPU Provinsi Maluku Utara, kata Zainal, tidak menjalankan proses pemeriksaan kesehatan sesuai dengan keputusan KPU Nomor: 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Di mana dalam ketentuan tersebut jumlah juknis pemeriksaan kesehatan sebanyak 13, sementara waktu pemeriksaan yang ditetapkan selama 620 menit kurang lebih 10 jam. Selain itu terdapat 22 kriteria gangguan kesehatan yang harus dipenuhi oleh calon pengganti Sherly Tjoanda,” terang Zainal.

Sementara, berdasarkan data dan informasi yang diterima, lanjut Alan (sapaan akrab Zainal), pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto hanya berlangsung 6 jam, atau dimulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dinyatakan telah selesai.

Atas hal tersebut, Alan menyebutkan bahwa pihaknya yakin dengan kondisi kesehatan jasmani dan rohani pasca insiden terbakarnya speedboat Bela 72 hingga ditetapkan sebagai calon gubernur, Sherly Tjoanda tidak memenuhi 22 kriteria ganguan kesehatan tersebut. (Red)