Audit BPK Baru Diajukan, Hendra; Kebohongan Luar Biasa

Hendra Karianga. Foto|Istimewa

pojoklima, Penyidik Kejaksaan Tinggi dinilai melakukan pembohongan luar biasa, menyusul bocornya informasi seputar pengajuan audit kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara.

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan anggota DPRD Malut, senilai Rp 187 miliar, penyidik baru mengajukan permohonan audit investigasi kepada BPK dua minggu lalu.

Pengakuan ini disampaikan salah satu pejabat BPK kepada jurnalis beberapa waktu lalu. “Oh iya, kalau yang itu; dugaan korupsi tunjangan DPRD Malut baru disampaikan sekitar dua minggu lalu,”kata pejabat BPK tersebut.

Pengakuan pejabat BPK ini berbeda dengan pernyataan mantan Aspidsus Kejati Malut, Alm Fajar Haryowimbuko dan eks Kajati, Sufari yang mengaku pihaknya sudah mengajukan permohonan audit kerugian ke BPK sejak awal kasus ini bergulir.

Praktisi hukum Dr. Hendra Karianga, kepada pojoklima (poskomalut grup), Kamis, (19/11) mengungkapkan, ternyata BPK memberikan informasi jika penyidik baru meminta dilakukan audit investigasi.

Selama ini isu beredar seolah olah audit sudah berlalu 10 bulan itu bukan fakta yang sebenarnya.  “Pembohongan luar biasa,” kesal pakar hukum keuangan negara tersebut.

Lantaran itu ia meminta penyidik bersungguh sungguh menangani kasus ini tanpa menutup mata sebelah. Harus disidik dengan menutup semua mata agar tidak melirik kanan dan kiri.

Sebab, apa yang dilakukan penyidik yakni law onfersmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hendra menyebut, kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD sejak lama disidik dan sudah berganti beberapa kajati. Harapannya Kajati yang baru Robertus Malchisedek Tacoy, bisa mengungkap  fakta yang sebenarnya, sehingga memberikan pembenaran apakah ada tindak pidana korupsi atau sebaliknya.

“Kalau tidak ada juga harus dipublish sehingga memberikan kepastian bagi anggota DPRD Malut yang namanya disebutkan,” cetus Hendra.

Mengungkap fakta, lanjutnya, dilakukan melalui audit investigasi menjadi amat perlu. Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi menyatakan kesalahan maupun membuktikan kerugian negara harus berdasarkan penyidikan yang komprehensif, tentu melibatkan auditor eksternal yang ditunjuk yakni BPK.

Ditanya dugaan suap Rp 10 miliar yang kini beredar di kalangan jurnalis dan aktivis anti korupsi, Hendra enggan memberikan tanggapan. “Kalau itu sekedar isu saya belum mau berkomentar,”singkat pengacara metro politan ini.

Hingga berita ini dipublish, jurnalis pojoklima dalam upaya mengonfirmasi pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, ihwal permintaan audit BPK.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi Pojoklima.com.