Kasus RSP Halbar, Kejati Malut Masuk Angin
pojoklima, Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dinilai tidak tepat menyampaikan legal opini terkait mangkraknya proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Halbar.
Sebab, legal opini/pendapat penyidik jaksa hanya bisa dituangkan dalam berkas sebuah perkara yang disidik.
“Jaksa tidak bisa mengeluarkan legal opini atas satu perbuatan korupsi. Pendapat itu nanti dituangkan dalam berkas perkara yang disidik. Aneh, kok penyidik mengeluarkan legal opinion. Ini jaksa sudah masuk angin,” tegas praktisi hukum Dr. Hendra Karianga SH.,MH., kepada pojoklima (poskomalut) grup, Senin (16/11).
Mangkraknya pembangunan RSP Halbar, kata Hendra, merupakan korupsi di depan mata sehingga tidak bisa dinegosiasikan. “Ini kasus jelas korupsi di depan mata. Masa korupsi dinegosiasikan lagi,” cetusnya.
Lantaran itu, sebut Hendra, proyek Pembangunan RSP Halbar yang dikerjakan PT. Mayangi Mandala Putra, masa kontrak kerja (contrack of Work) 280 hari Kalender, terhitung 25 Maret 2024 melewati 2 (dua) tahun siklus anggaran dipastikan bermasalah.
Proyek RSP Halbar, lanjut Hendra, sudah jelas ada kerugian, mulai dari perencanaan karena terjadi pemindahan lokasi secara sepihak oleh Bupati James Uang.
“Perkara korupsi ini harus ditindak. Pejabat maupun pihak ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum hingga mengakibatkan negara dirugikan harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada legal opinion atau negosiasi,” ungkapnya.
Hendra, bahkan menyebut pihak yang terlibat dalam negosiasi ikut melakukan tindak pidana korupsi.
Ia membeberkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan Rp 17 miliar dari total anggaran Rp 42 miliar raib, namun proyek dinyatakan mangkrak.
“Ini mestinya menjadi pintu masuk penyidik untuk menjerat Bupati James Uang. Bukan malah menyampaikan legal opini yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan Kejagung RI. Komisi kejaksaan harus mengevaluasi penyidik karena menghambat penanganan korups,” tandasnya.
Diberitakan sebemumnya, BPK RI Perwakilan Maluku Utara, dalam dokumen LHP Nomor: 15/A/LHP/XIX/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 menyebutkan, Pemda Halmahera Barat belum menyelesaikan lahan RSP. Padahal, sudah terjadi pencairan anggaran pembebasan lahan senilai Rp 507 juta. Juga realiasasi anggaran senilai Rp 17 miliar dari pagu anggaran Rp 42 miliar. Laporan realisasi anggaran tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
Informasi yang dihimpun, Bupati James, beberapa waktu lalu menginisiasi pertemuan yang dihadiri Gubernur, Sherly Laos, perwakilan BPKP, Banggar DPRD Halbar, dan perwakilan Kejati Malut. Pertemuan itu hanya mendengar legal opini penyidik jaksa dan penyampaian sejumlah rekomendasi BPKP yang harus diselesaikan Pemda Halbar. Salah satu poin rekomendasi yang disampaikan BPKP yakni status lahan Pembangunan RSP Halbar.

