Masuk Jaringan Bisnis Arif Kurniawan, Kejagung Buru PT ANI
pojoklima, Kejaksaan Agung (Kejagung) memasukkan PT Adhyta Nikel Indonesia (ANI) ke dalam daftar penyelidikan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel yang menyeret nama Arif Kurniawan (AK).
Nama PT ANI mencuat setelah penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) membongkar dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara pada periode 2013–2025. Selain PT ANI, Kejagung mengusut enam perusahaan tambang nikel lainnya yang diduga dikendalikan AK sebagai pemilik manfaat (beneficial owner).
Di tengah penyelidikan ini, sederet catatan merah pelanggaran lingkungan, perizinan ruang, hingga insiden maut yang melibatkan operasional PT ANI di Halmahera Timur, Maluku Utara turut terkuak.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saeful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa lima perusahaan dalam kelompok tersebut menguasai wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas total 4.198 hektare. Penyidik mendalami dugaan suap kepada penyelenggara negara untuk memuluskan administrasi pertambangan mulai dari manipulasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), perizinan, produksi, hingga penjualan.
Hingga saat ini, Kejagung telah memeriksa sedikitnya 38 saksi. Penyidik juga menyoroti kejanggalan izin PT BSJ dan PT KAA dalam jaringan tersebut yang masa berlakunya habis sejak 2015, tetapi justru mendapat status penghentian sementara (suspend) hingga tiga kali, alih-alih dikembalikan kepada negara.
Berdasarkan penelusuran data korporasi, 75 persen saham PT ANI dikuasai oleh PT Bumi Nusa Permai di mana 70 persen sahamnya tercatat dimiliki oleh Hutomo Mandala Putra.
Sementara 25 persen sisa saham PT ANI dimiliki oleh Burhanudin Leman Djaelani (12,5 persen), Tan Chandra Hartanto (11 persen), Darwin Chandra (1 persen), dan Arifin Kusni (0,5 persen).
Di balik sorotan penyidikan Kejagung, operasional PT ANI di Kabupaten Halmahera Timur ternyata telah lama mengantongi rapor merah.
Dokumen Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 660/08/DPLH-HT/2025 tertanggal 22 Januari 2025 mencatat sedikitnya 18 persoalan pelanggaran perusahaan tersebut, di antaranya:
Pelanggaran Tata Ruang & Kawasan Hutan: Pembangunan kantor, mes karyawan, workshop, dan sarana penunjang lainnya berdiri di dalam kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) serta tidak tercantum dalam kajian AMDAL.
Operasional di Luar Batas Izin: Area Exportable Final Ore (EFO) melampaui luasan kajian UKL-UPL, sementara pembangunan Exportable Transit Ore (ETO) berada di luar wilayah IUP dan terlalu dekat dengan sempadan Sungai Tewil.
Minimnya Kelengkapan Dokumen Lingkungan: Perusahaan belum mengantongi persetujuan teknis pembuangan air limbah, rincian teknis pengelolaan limbah B3, laporan RKL-RPL, laporan pemeriksaan udara ambien, serta tidak memiliki alat ukur debit dan log book air limbah.
Buruknya Pengelolaan Limbah: Saluran drainase tidak terawat, kolam pengendapan (sediment pond) dibiarkan penuh tanpa pengerukan, serta minimnya fasilitas pengolahan air limbah tambang.
Catatan DPLH tersebut diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 26/LHP/DJKPN-VI.TER/PPD.03/12/2025. BPK menemukan PT ANI membuang dan memanfaatkan air limbah ke badan air tanpa dilengkapi Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah maupun Surat Laik Operasi (SLO), dan masih berada pada tahap penapisan mandiri.
Selain itu, BPK menyoroti jalur hauling perusahaan yang melintasi Sungai Tewil serta ketiadaan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3. Akibat akumulasi pelanggaran tersebut, BPK mencatat PT ANI sempat berhenti beroperasi setelah dijatuhi sanksi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Carut-marut tata kelola PT ANI tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga merenggut nyawa warga. Perusahaan ini diketahui beroperasi tanpa mengantongi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
Ketiadaan dokumen keselamatan lalu lintas tersebut berujung petaka pada Minggu, 27 September 2026, sekitar pukul 06.00 WIT. Seorang warga Desa Dorolamo Jaya, Kecamatan Maba Tengah, bernama Jumanta, tewas di tempat setelah terlibat tabrakan dengan truk R10 jenis Howo 380 tepat di perempatan Pos Jaga PT ANI, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba.
Insiden fatal tersebut kian menegaskan carut marut tata kelola perusahaan yang kini tengah dibidik oleh Kejaksaan Agung.
