Blokade Kantor Desa Guruapin, Warga Desak APH Telusuri Dugaan Penyimpangan Anggaran
pojoklima, Transparansi pengelolaan dana Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, mendapat sorotan tajam dari warga.
Sorotan ini menyusul dugaan penyimpangan pengelolaan pemerintahan desa, transparansi anggaran, hingga pembayaran insentif perangkat dan unsur keagamaan, termasuk RT, RW, serta Badan Sara.
Salah satu persoalan yakni penggunaan anggaran tahun 2023. Warga mempertanyakan sejumlah kegiatan, termasuk pembayaran lahan pemakaman dan pengadaan kebun percontohan, yang menurut mereka belum disertai penjelasan penggunaan anggaran secara terperinci.
Sementara pada 2024, ketika desa dipimpin pejabat sementara (Pjs) berinisial RH ini disebutkan terdapat pembangunan jalan setapak menuju lokasi kuburan lama. Namun, masyarakat masih meminta penjelasan mengenai keseluruhan realisasi anggaran dan sisa dana pada tahun tersebut.
Sorotan lebih serius muncul dalam pembahasan anggaran 2025. Berdasarkan keterangan perwakilan masyarakat, bendahara desa dalam pertemuan tersebut memaparkan sejumlah pos anggaran yang kemudian dipertanyakan warga karena diduga tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Salah satunya yakni alokasi senilai Rp15 juta untuk kegiatan peringatan 17 Agustus. Menurut keterangan warga, pihak kecamatan disebut membantah pernah menerima atau memberikan sumbangan sebesar nilai yang tercantum tersebut.
Selain itu, masyarakat mempertanyakan pencatatan pembayaran insentif unsur keagamaan. Mereka menilai terdapat ketidaksesuaian antara jumlah penerima yang tercatat dalam administrasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Salah satu contoh yang disampaikan adalah pencatatan tiga orang modim, sementara menurut warga hanya terdapat satu orang.
Warga juga mempertanyakan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disebut mencapai sekitar Rp60 juta hingga Rp65 juta, dengan salah satu peruntukannya untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka meminta rincian pembayaran dan bukti penyetoran agar penggunaan dana tersebut dapat diverifikasi.
Akumulasi persoalan tersebut turut memicu aksi pemalangan kantor desa. Menurut perwakilan masyarakat, aksi itu bermula pada Januari 2026 sebagai bentuk desakan agar kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban, khususnya LPJ tahun anggaran 2024.
Namun, karena tuntutan tersebut dinilai belum dipenuhi, pemalangan hingga kini masih berlangsung.
Tak hanya persoalan anggaran, masyarakat juga menyoroti dugaan ketidakhadiran kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan. Berdasarkan perhitungan perwakilan warga, RH disebut tidak berada di desa selama beberapa periode, yakni sekitar lima hingga enam bulan pada 2025 dan tiga bulan pada 2026.
“Kami hanya meminta keterbukaan. Anggaran dari tahun 2022 sampai 2025 harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat. Selama ini, kami tidak melihat adanya penyampaian realisasi anggaran secara terbuka sebagaimana yang pernah dilakukan kepala desa sebelumnya,” kata seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya.
Warga mendesak Pemerintah Daerah segera mengevaluasi kinerja Kades dan mengusut pengelolaan anggaran dana desa. Bahkan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara menjadi institusi yang diharapkan dapat menindaklanjuti laporan masyarakat apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran.
“Kalau pemerintah daerah tidak merespons tuntutan masyarakat, kami berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Jika memang terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran, kami ingin semuanya diperiksa secara objektif dan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Hingga berita ini dipublish, redaksi dalam upaya konfirmasi Kades Guruapin ihwal dugaan penyimpangan dana desa tersebut.
