CV Mitra Jefelindoz Hasut Warga Kerja Rodi Proyek SPAM Rp 4,8 Miliar di Desa Larombati
pojoklima, Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2026 di Desa Laromabati, Kecamatan Kayoa Utara, menuai sorotan.
Proyek bernilai Rp4,8 miliar yang seharusnya dikerjakan secara penuh oleh pihak ketiga, justru dialihkan kepada warga setempat dengan skema kerja paksa berkedok “barter” meter air gratis.
Berdasarkan data dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek dengan nama tender ‘Shering DDUB Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah (SR) Kayoa, Kayoa Utara, dan Kayoa Selatan’ ini melekat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Halmahera Selatan ini seharusnya dikerjakan CV Mitra Jefelindoz.
Namun, fakta mencengangkan terkuak, warga Desa Laromabati terpaksa turun tangan mencangkul dan menggali tanah untuk jalur pipa utama secara cuma-cuma demi mendapatkan iming-iming meteran air di tengah krisis air bersih akibat musim kemarau.
“Dari hasil rapat, alasannya subsidi meter gratis hanya untuk 60 rumah. Agar semua kebagian, kami ditawari menggali tanah untuk jaringan pipa utama yang melintasi rumah masing-masing,” ungkap Adi, seorang warga setempat, Senin (9/11).
Ia menyebut, awalnya tidak mempermasalahkan sistem tersebut demi kebutuhan mendesak air minum. Namun, warga merasa dibohongi jika tenaga mereka sekadar dijadikan alibi untuk mempercepat pekerjaan tanpa kejelasan transparansi anggaran.
“Tidak masalah kami menggali sendiri jika benar-benar gratis dan di luar item proyek. Tapi kalau ini hanya alibi agar pekerjaan cepat selesai, ini sangat merugikan kami yang tidak tahu soal proyek,” tegasnya.
Bahkan, sejumlah warga mengaku heran lantaran proses pengerjaan fisik proyek miliaran rupiah ini justru ditangani langsung oleh sejumlah oknum pegawai Dinas Perkim Halmahera Selatan, bukan pihak kontraktor atau pengawas profesional.
“Saya bingung dengan proyek ini. Mestinya ada kontraktor atau pengawas, tapi yang datang dan menyambung pipa itu pegawai Perkim. Aneh saja, proyek miliaran tapi tidak ada pihak rekanan,” cetus salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan eksploitasi warga dan kejanggalan aliran dana proyek ini, mendapat kecaman dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum (HBL) Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy.
“Ini dugaan pidana penipuan dan korupsi. Negara sudah membayar upah tukang di Rencana Anggaran Biaya (RAB), lalu ke mana larinya anggaran itu jika warga dipaksa kerja rodi,” tandas Zulfikran.
Zulfikran menegaskan, pihaknya telah mengantongi bukti dokumentasi kerja paksa warga Desa Laromabati serta dokumen proyek terkait. Dalam waktu dekat, LBH Ansor Maluku Utara secara resmi akan melaporkan CV Mitra Jefelindoz dan pihak terkait ke Polda Maluku Utara.
“Jangan karena warga tidak memahami prosedur pekerjaan lalu dibohongi begitu saja. Kami segera menyiapkan laporan ke Polda Maluku Utara,” pungkasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi dalam upaya mengonfirmasi Kepala Dinas Perkim Halmahera Selatan, Ikbal Mustafa.
