Warganet Kuliti Koko Laos, Dituding Dalang Gagalnya RSP Halbar
pojoklima, Kasus dugaan korupsi proyek mangkrak pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Halmahera Barat, Maluku Utara, menuai sorotan tajam dari publik dan netizen di media sosial.
Sorotan bermula dari unggahan pojoklima.com melalui akun TikTok resminya berjudul “Bupati James dan Koko Laos Biang Kerok Proyek Mangkrak RSP Halbar”.
Unggahan tersebut viral dan mendulang atensi luas warganet dengan 17,2 ribu penayangan, 296 likes, 45 komentar, serta dibagikan sebanyak 94 kali.
Komentar pedas dan beragam kecaman mendadak membanjiri kolom komentar di akun TikTok pojoklima. Sejumlah warganet mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, untuk tidak tinggal diam.
“Kalau terbukti tangkap saja jangan segan-segan, jangan berikan kesempatan terutama yang namanya berinisial Koko, black list perusahaannya. Penjarakan, miskinkan, dan sita asetnya,” tulis akun @Rafly Mm.
Komentar dan desakan serupa ditujukan Bupati Halbar James Uang. Akun @Ko Iki turut mendesak penegak hukum memeriksa Bupati Halmahera Barat. “Tangkap Jemz tu,” cetusnya singkat.
Sebelumnnya, desakan juga disampaikan pakar hukum keuangan negara Dr Hendra Karianga SH,. MH,. Ia menegaskan, kasus yang menyeret pengusaha tajir Jhoni (Koko) Laos, itu menjadi fakta adanya kerugian negara cukup signifikan.
Selain Jhoni (Koko) Laos, Bupati Halmahera Barat, Jems Uang, merupakan biang kerok mangkraknya pekerjaan pembangunan RSP Halbar, yang menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 42 miliar.
Kasus dugaan korupsi RSP Halbar, sebut Hendra, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara, sangat jelas menemukan potensi kerugian negara maupun perbuatan melawan hukum.
Lantaran itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kajati), Roberthus Melchisedek, tak perlu lagi berpolemik, apalagi mengaku belum mengetahui ihwal kasus ini. “Kasus RSP Halbar sudah dua kajati berganti, jadi mohon kejati yang baru jangan lagi berpolemik. Kejati yang baru harus usut sampai tuntas,” tegas Hendra, kepada pojoklima.com, Jumat.
Ia bahkan mendesak Kejaksaan Tinggi Malut, untuk menangkap Jemes Uang dan Koko Laos, sebagai otak dari gagalnya pembangunan RSP Halbar.
Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Maluku Utara Nomor: 15/A/LHP/XIX/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025, terungkap sejumlah fakta mencengangkan seperti Masalah Lahan: Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Barat tercatat belum menyelesaikan pembebasan lahan RSP, meskipun anggaran pembebasan lahan senilai Rp507 juta telah dicairkan.
Kemudian realisasi fiktif, dari pagu anggaran total Rp42 miliar, realisasi anggaran senilai Rp17 miliar dilaporkan tanpa disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Akibat kebijakan kontroversial Bupati Halmahera Barat, James Uang, yang memindahkan lokasi pembangunan secara sepihak dari Desa Jano (Kecamatan Loloda) ke Desa Soana Masungi (Kecamatan Ibu), pengerjaan RSP berujung mangkrak.
Masifnya desakan terkait kasus tersebut, kini menjadi ujian dan tantangan serius bagi kinerja Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam membongkar dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut. *
