Drama Hasil Audit Dalam Kasus Tunjangan DPRD

Oleh; Putra Umsohi

​Bayangkan sebuah panggung sandiwara di mana dua pelakon utamanya Kejaksaan Tinggi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku Utara terus melakukan adegan saling tunggu tanpa ujung. Naskah ceritanya sudah berjalan lebih dari setahun sejak status dugaan korupsi tunjangan DPRD Malut periode 2019–2024 dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun, alih-alih menampilkan klimaks berupa penyeretan tersangka ke atas panggung keadilan, penonton justru disuguhi dialog monoton yang itu-itu saja. Kejati Malut berperan sebagai pihak yang enggan melangkah maju sebelum mendapat properti angka pasti dari BPK, sementara sang auditor tetap diam di balik layar.

Alur cerita yang melingkar ini akhirnya membuat penegakan hukum kehilangan momentum, persis seperti babak pertunjukan yang kehabisan daya pikat akibat durasi yang sengaja diulur-ulur. Dalam alur cerita yang sengaja dibuat buram seperti ini, suasana di balik panggung justru menjadi tempat paling nyaman bagi pihak-pihak tertentu untuk mengamankan posisi mereka. Ketika penyelesaian akhir dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, penonton tidak lagi disuguhi proses pencarian keadilan, melainkan sebuah babak baru tentang bagaimana memanfaatkan situasi yang kacau demi kepentingan pribadi.

Jadi, pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi soal kapan akhir dari lakon pertunjukan ini akan diumumkan, melainkan siapa sebenarnya aktor di balik layar yang paling bahagia dan diuntungkan dari sengaja diulurnya durasi audit BPK ini?

​Adegan demi adegan yang sengaja diulur ini akhirnya membuat penonton menilai bahwa para pelakon hukum di Kejati Malut seperti kehilangan kompas moral dan rasa peduli. Bayangkan saja, latar belakang dari kisah dugaan korupsi ini terjadi di masa pandemi di mana rakyat kecil dipaksa mengencangkan ikat pinggang demi bertahan hidup di tengah krisis Covid-19.

Bagi kelompok anti-korupsi di Maluku Utara, penundaan babak akhir pertunjukan ini bukan lagi masalah teknis birokrasi yang rumit, melainkan bentuk pembiaran nyata yang memicu sinisme mendalam. Kesannya, kenyamanan dan fasilitas para elite politik jauh lebih dilindungi di atas panggung ketimbang keadilan bagi rakyat yang haknya dirampas di masa-masa tersulit mereka.

Sembunyi di Balik Naskah Prosedur

​Secara formal, Kejati Malut memang memiliki argumen yang terlihat sangat legal dan masuk akal. Mereka beralasan tidak ingin terburu-buru menetapkan tersangka sebelum memegang angka pasti kerugian negara dari auditor resmi. Langkah ini katanya sengaja diambil untuk menghindari serangan balik lewat gugatan praperadilan.

​Namun masalahnya, jika proses koordinasi dan audit investigasi ini memakan waktu yang sangat lama dan tidak wajar, tentu saja masyarakat mulai curiga. Apakah ini murni kendala teknis akuntansi forensik yang rumit, atau jangan-jangan ada dinding tebal bernama intervensi politik yang sedang menghalangi kerja para auditor? Akhirnya, muncul isu liar di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya komunikasi “bawah tanah” dari oknum yang terlibat agar proses audit dihambat di tingkat pusat. Isu ini menggelinding bebas karena minimnya keterbukaan dari pihak aparat sendiri.

​Drama audit yang terlambat ini bukan fenomena asing yang tiba-tiba muncul tanpa pola. Kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Malut dengan total anggaran mencapai Rp139,27 miliar ini seolah menambah daftar panjang bagaimana penegakan hukum bisa mendadak berjalan di tempat. Publik disuguhkan pola yang selalu mirip: sebuah perkara besar yang melibatkan elite daerah tertahan berbulan-bulan, bahkan hingga lebih dari setahun, hanya karena tameng birokrasi yang bernama “menunggu hasil audit BPK.”

​Saat informasi tersumbat dan waktu lewat berbulan-bulan tanpa progres yang jelas, publik sebenarnya tidak sedang menuduh secara buta. Masyarakat hanya menagih janji penegakan hukum yang berani dan maju. Kalau kejaksaan memang serius ingin bersih-bersih Maluku Utara dari praktik korupsi, buka pintu koordinasi dengan auditor negara selebar-lebarnya. Atau minimal, berikan kepastian tenggat waktu yang jelas. suapaya apa? agar aroma intervensi politik yang dicurigai masyarakat tidak terus-terusan menguap dan merusak wibawa hukum itu sendiri.

Aktor di Balik Layar yang Menikmati Durasi​

​Dalam situasi yang menggantung dan lambatnya penanganan kasus ini, setidaknya ada tiga pihak yang mendapat keuntungan waktu dan posisi. Pertama, oknum elite politik yang terlibat. Waktu yang sengaja dibuat molor memberi mereka kesempatan emas untuk membangun narasi pembelaan diri, mengonsolidasikan kekuatan politik, atau bahkan melakukan lobi-lobi di tingkat pusat guna mengaburkan substansi perkara. Kedua, lembaga penegak hukum yang ingin bermain aman. Dengan melemparkan bola panas ke pihak auditor, penyidik bisa menghindari tekanan langsung dari masyarakat sambil tetap mempertahankan kesan bahwa mereka terus bekerja. Ketiga, pihak-pihak yang menginginkan kompromi. Kondisi ini sengaja dimanfaatkan untuk membuka ruang terjadinya tawar-menawar di balik layar, karena kasus yang menggantung sering kali dijadikan sandera politik untuk kepentingan lain.

​Di luar keuntungan taktis tersebut, kelambanan proses audit ini secara tidak langsung ikut mengaburkan substansi pelanggaran hukum yang sebenarnya sudah terlihat jelas sejak awal. William E. Gladstone, mengatakan bahwa keadilan yang ditunda-tunda pada hakikatnya adalah penolakan terhadap keadilan itu sendiri. Jika masalahnya dibedah secara objektif, pangkal persoalannya bukan lagi sekadar urusan teknis administrasi akuntansi forensik yang rumit. Pertanyaan besarnya adalah mengapa proses koordinasi antara penyidik dan auditor negara bisa memakan waktu hingga belasan bulan? situasi ini memicu dugaan kuat bahwa ada upaya sistematis untuk memperlambat keluarnya hasil audit keuangan tersebut. Dengan menunda angka pasti kerugian negara, para aktor yang terlibat mendapatkan waktu tambahan untuk mengamankan aset, menghapus jejak, atau mencari celah hukum agar terhindar dari jeratan status tersangka.

​Dampak nyata dari mandeknya penetapan tersangka ini akhirnya memicu ironi besar. Ketika indikasi awal penyimpangan anggaran sudah sedemikian benderang, bertahan pada dalih administratif terkesan seperti upaya pembiaran agar isu ini meredup dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, setiap hari yang terbuang bukan lagi sekadar urusan prosedur, melainkan taruhan atas runtuhnya sisa-sisa kepercayaan terhadap penegakan hukum di Maluku Utara

Menurunkan Tirai Sandiwara Prosedur

Jika BPK Perwakilan Maluku Utara terus mengalami jalan buntu atau diduga mendapat tekanan intervensi, Kejati Malut sebenarnya tidak boleh tinggal diam dan sekadar menunggu di atas panggung. Undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bahwa penghitungan kerugian negara tidak lagi menjadi monopoli mutlak satu lembaga. Kejati memiliki diskresi penuh untuk melibatkan instansi auditor alternatif seperti BPKP atau bahkan menggandeng akuntan publik independen demi memutus rantai kelambanan ini. Langkah progresif tersebut bukan lagi sekadar pilihan tentatif, melainkan sebuah keharusan moral untuk segera mengumumkan tersangka.

​Jika aparat terus berlindung di balik tameng formalitas menunggu satu lembaga audit saja, maka penetapan tersangka dipastikan akan menggantung selamanya. Padahal, jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, dan diperkuat oleh instruksi resmi Kejaksaan Agung melalui Surat JAM Pidsus Nomor B-1391/F/Fjp/04/2026, benteng alasan tersebut sudah runtuh secara total. Kejaksaan Agung secara tegas mengingatkan seluruh Kejati di Indonesia bahwa aturan tidak boleh ditafsirkan secara kaku seolah-olah hanya BPK yang bisa menghitung kerugian negara.

Kejaksaan secara institusional tetap dapat menggunakan hasil perhitungan alternatif dari BPKP atau lembaga pengawas internal lainnya sebagai dasar penyidikan. Yurisprudensi hukum kita sudah berulang kali membuktikan bahwa kepastian angka kerugian negara dapat disajikan secara sah di muka sidang melalui hasil audit lembaga alternatif maupun ahli akuntansi forensik independen. Mengapa opsi yang dilindungi undang-undang ini justru diabaikan oleh penyidik?

​Masyarakat di Maluku Utara tidak butuh rangkaian konferensi pers berkala yang hanya berisi pembaruan tentang surat-menyurat koordinasi yang administratif. Di tengah beban hidup yang menghimpit dan ketimpangan pembangunan yang mencolok di bumi Moloku Kie Raha, publik menyaksikan anggaran ratusan miliar rupiah mengalir tanpa pertanggungjawaban yang jelas adalah sebuah luka sosial yang mendalam. Menunda kepastian hukum atas kasus ini sama saja dengan membiarkan rasa keadilan terus tergerus oleh skeptisisme. Jikalau Kejati dan BPK tetap memilih bertahan dalam lingkaran prosedur yang berlarut-larut, maka jangan salahkan jika sejarah kelak mencatat kasus tunjangan DPRD Malut ini bukan sebagai monumen keberhasilan pemberantasan korupsi, melainkan sebagai preseden buruk di mana hukum tidak berdaya di hadapan kekuasaan elite lokal.

​Kini, bola panas sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Apakah mereka akan memilih tercatat dalam sejarah sebagai lembaga yang berkompromi dengan kelambanan prosedur, atau tampil berani sebagai institusi yang mendobrak kebuntuan birokrasi demi tegaknya keadilan? BPK dan Kejati harus membuktikan bahwa mereka adalah penjaring keadilan, bukan bagian dari aktor yang mencari untung di tengah keruhnya perkara. Seluruh mata sedang menonton, mencatat, dan menanti bagaimana akhir dari drama di air keruh ini ditutup.