Pemda Haltim Bakal Temui Dirjen Otda dan DPR RI Bahas Pemekaran Kabupaten Wasile

MABA-pl.com, Wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Wasile, DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), berencana menemui Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik dan Komisi II DPR RI.

Rencana pertemuan tersebut bertujuan berkordinasi dengan kementerian dan DPRD RI untuk memastikan wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Wasile.

Ketua DPRD Halmahera Timur Idrus E Maneke mengatakan, rencana menuju di Jakarta, dijadwalkan dua minggu kedepan. Target keberangkatan bisa diubah apabilah bertabrakan dengan agenda turun reses 20 anggota DPRD.

“Upaya ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, sekaligus menyampaikan di Kemendagri dan Komisi II, rencana pemekaran Kabupaten Wasile, bukan perjuangan baru tapi perjuangan lama yang sudah disiapkan keseluruhan dokumenya termasuk sudah mendapatkan Ampres dari Presiden SBY kala itu,” ujarnya.

Idrus mengatakan, meski pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyebutkan bahwa DPR RI masih menunggu pemerintah pusat menyelesaikan dua Rancangan Peraturan Pemerintah, namun DPRD Haltim lebih tempo berkoordinasi untuk memastikan informasi yang akurat.

“Kalau torang Wasile kan di 2011 dan 2012 usulan seluruh administrasi berkaitan dengan itukan sudah selesai, bahkan profil pemekaran Wasile pun sudah selesai. Torang berharap krang pemekaran segera dibuka, kalau dibuka makan pemerintah ambil langkah dan DPRD akan membentuk pansus,” ucapnya.

Terpisah, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub mengatakan, pemerintah daerah secara substansi telah memperjuangkan hal tersebut, tentu kerja dan langkah-langkah Bakor DOB Wasile diberi dukungan sepenuhnya.

Meski begitu, lanjut Ubaid, pemda masih menunggu hasil dari Kemendagri. Ia mengaku sudah mendapatkan informasi RDP Komisi II DPR RI dengan Kemendagri yang intinya meminta melakukan penataan daerah-daerah yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Sementarat Maluku Utara hanya Obi dan Wasile yang masuk skema DOB.

“Kalau Kemendagri memintah pemerintah daerah memberikan pandangan dari pemerintah daerah, saya selaku bupati siap bisa memberikan penjelasan lebih lanjut,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bakor DOB Wasile Darso Gadjal mengatakan, rencana pemekaran Wasile bukan wacana yang baru mengemuka. Tapi sudah berlangsung sejak lama hanya saja belum berbuah hasil.

Sekarang yang dilakukan, kata Darso, menyiapkan dokumen kemudian Ketua DPRD Idrus E Maneke dan Wakil Bupati Anjas Taher sudah mengatur strategi untuk bertemu dengan Komisi II DPR RI dan Dirjen Otda Kemendagri dalam waktu dekat. Soal moratorium yang belum dicabut memang tak jadi patokan, tetapi hasil RDP 24 April, jelas pemerintah menyiapkan dua RPP untuk penataan otonomi daerah.

“Nah skarang itu yang kami lagi kejar, kesiapan kami baru sebatas kumpulkan dan siapkan dokumen untuk ditindaklanjuti di Kemendagri dan DPR RI. Saya kira masyarakat Wasile dan Maba ini sudah final karena termuat dalam dokumen perjuangan. Sangaji Maba, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Gubernur ketika itu sudah dukung dan dokumenya sudah selesai,” tandasnya.