Kejati Tepis Romor SP3 Kasus Korupsi Tunjangan Anggota DPRD Malut
pojoklima, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menepis rumor Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Provinsi.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Jendra Firdaus menegaskan tidak temukan alasan hukum logis kasus yang menyeret sejumlah pejabat teras tersebut dihentikan.
“Tidak ada SP3 dan kalau di SP3 secara Yuridis kita harus punya alasan. Sejauh ini saya tidak temukan alasan,” katanya, Rabu (26/8/2028).
Ia menyebut, saat ini tim penyidik masih memeriksa saksi ahli.
“Kita masih memeriksa saksi dan ahli, karena pemeriksaan ahli itu untuk memenuhi permintaan BPK,” ungkapnya.
Progres penanganan perkara, kata Jendra, mengarah pada penetapan tersangka, sesuai hasil pemeriksaan saksi ahli.
“Kalau ahli itu sudah selesai diperiksa dan jika ada muncul potensi kerugian negara, kami tetapkan tersangka,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kejati masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menetapkan aktor utama pencurian uang negara di DPRD Provinsi Maluku Utara.
Perkara korupsi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ini bersumber dari APBD 2019-2024. Total anggaran untuk kedua pos tunjangan mencapai Rp139.277.205.930.
Berdasarkan data realisasi anggaran sebelumnya total 12 item tunjangan DPRD 2020-2024 mencapai Rp187,9 miliar.
Penjabarannya; tunjangan kesejahteraan anggota DPRD, termasuk tunjangan perumahan mencapai Rp60 miliar lebih.
Tunjangan transportasi Rp73 miliar lebih. Selain itu, tunjangan komunikasi Rp 24 miliar lebih. Sementara, untuk tunjangan lainnya mencapai Rp 20 miliar lebih.
Total anggaran 2020-2024:
- Tunjangan DPRD Malut tahun 2020 senilai Rp29.379.051.250,00,
- Tunjangan DPRD Malut tahun 2021 sebesar Rp38.972.396.093,00.,
- Tunjangan anggota DPRD Malut tahun 2022 sejumlah Rp38.972.396.093,00,
- Tunjangan DPRD Malut tahun 2023 senilai Rp39.888.068.048,00.
- Tunjangan DPRD Malut tahun 2024 sebesar Rp39.873.770.101,00.
