Bantah Kajati Terkait Kasus RSP Halbar; Pipa Rusak, Bukan Bocor
pojoklima, Kepala Kejati Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy, mengaku belum melihat secara fisik mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Halmahera Barat.
“Saya belum lihat fisiknya tapi dengan adanya seperti itu tentu penyidik atau penyelidik akan menyelidiki apa alasan mangkrak,” kara Roberthus, saat dikonfirmasi, Senin (9/11).
Jendral bintang dua di Kejati Malut ini bahkan menganalogikan pembangunan proyek RSP Halmahera Barat seperti pipa bocor.
“Mungkin penyelidik akan meneliti apa alasan mangkrak, jadi kita lihat tiba- tiba ada pipa bocor bukan berarti kita salahkan PDAM misalnya. Oh tidak bisa karena kita harus cari tahu kenapa pipa itu bocor,” ucapnya.
Ia menyebut, setiap proses pengungkapan fakta atau peristiwa tidak bisa disimpukan dengan opini.
“Jadi proses untuk mengungkap fakta peristiwa itu tidak bisa kita simpulkan dengan opini,” tuturnya.
Pernyataan Kajati ini, sontak dibantah oleh Praktisi dan pakar hukum keuangan negara Dr Hendra Karianga.
“Kalau ibarat pipa ini bukan bocor. Pipa sudah rusak tidak bisa dipakai,” cetus Hendra.
Ia menegaskan bahwa Kajati Roberthus tidak lagi berpolemik ihwal proyek mangkrak RSP Halbar.
“Kajati tidak boleh lagi berpolemik tentang kasus ini, sudah nyata-nyata anggaran pusat sudah dihentikan setelah 17 miliar dikucurkan dan dana itu mubajir,” tegas Hendra.
Berdasarkan data yang diperoleh, poyek pembangunan RS Pratama Halmahera Barat dikerjakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 senilai Rp42.946.393.870.61 diduga mangkrak. Proyek ini dikerjakan oleh pengusaha tajir Joni (Koko) Laos melalui PT. Mayagi Mandala Putra.
Mangkraknya proyek RSP Halbar setelah sebelumnya Bupati Halbar James Uang, secara sepihak memindahkan lokasi proyek dari Desa Desa Jano, Kecamatan Loloda ke Desa Soana Masungi, Kecamatan Ibu.
Pemindahan lokasi proyek, kata Hendra, turut mengubah perencanaan awal yang ditetapkan Kementrian Kesehatan RI. Padahal, Bupati James tidak memiliki kewenangan mengubah perencanaan awal dari Kemenkes RI.
