Isu Penempatan Plt Ketua DPD Golkar Malut Direspon Baik Pengurus Daerah

TERNATE-pl.com,Wacana pergantian posisi Ketua DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Maluku Utara disambut baik pengurus beringin di daerah. Bahkan langkah taktis DPP yang bakal menggeser Alien Mus dari kursi ketua dan menempatkan politisi gaek, Dr. Ali Mochtar Ngabalin sebagai pelaksana tugas (Plt) diapresiasi salah satu pengurus DPD I Partai Golkar Maluku Utara, Mansur Hi. Muhammad.

“Lebih cepat lebih baik. DPP segera menyelamatkan Partai Golkar Maluku Utara dengan segera menerjunkan figur pengganti Ibu Alien. Beliau gagal memimpin Golkar. Jika DPP ingin Golkar kembali berjaya dan menjadi mercusuar politik di negeri ini, DPP segera ambil langkah taktis dengan segera mengganti Ibu Alien dari Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara,” ungkap pensiunan birokrat.

Sebagai pengurus Partai Golkar, mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara tersebut merindukan sosok dan gaya kepemimpinan Ahmad Hidayat Mus. Bagi Mansur, AHM merupakan politisi senior Maluku Utara yang dibutuhkan untuk mengembalikan citra dan marwah partai berlambang pohon beringin. Pasalnya, selama menjadi ketua, kata Haji Mansur, Alien jarang ke daerah sehingga agenda-agenda partai tidak maksimal.

“Kepemimpinan Ibu Alien jauh berbeda dengan AHM. Tidak sama. Alien tidak ada konsep dan strategis untuk berpolitik. Akibatnya, kandidat yang diusung Partai Golkar kalah total di 6 daerah termasuk pilkada gubernur. Cukup memalukan. Cagub kita menjadi juru kunci pada kontestasi tersebut. 5 daerah yang diklaim menangpun hanya 2 di antaranya kader murni Golkar yaitu Anjas di Haltim dan Pa Piet di Halut. Lalu apa yang perlu dibanggakan? Jadi DPP sekali lagi segera tempatkan Abang Ali sebagai Plt Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara,” tegas Haji Mansur.

Seperti diketahui, desakan evaluasi terhadap kepemimpinan Alien Mus dilakukan oleh kader dan pengurus partai Golkar karena Alien dinilai gagal memenuhi kemenangan 60 persen target DPP pada pemilihan kepala daerah 2024 lalu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan konsekuensi politik, posisi anggota DPR RI Dapil Maluku Utara sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara harus dievaluasi.(**)