Anggran Perjadin Anggota DPRD Kota Ternate Kuras ABPD Rp12,675 Miliar
pojoklima, Anggaran perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate tahun ini kembali disorot.
Anggaran perjadin wakil rakyat yang berkantor di Kalumata Puncak itu senilai Rp12,675 miliar.
Angka tersebut turun Rp564,411 juta dari perjalanan dinas 2025 senilai 13,240 miliar rupiah.
Pengadaan belanja lebih dari 40 item perjalanan dinas dalam dan luar daerah terbagi untuk unsur pimpinan, komisi-komisi, badan kehormatan, badan musyawarah, badang anggaran, bapimperda dan pansus.
Termasuk lima kali perjalanan dinas luar daerah (Jakarta) sebesar Rp96,640 juta. Juga perjalanan dinas dalam daerah (Halut) Rp39,344 juta.
Porsi anggaran paling besar melekat di unsur pimpinan senila Rp2,307 miliar.
Rinciannya; lima kali perjalanan dinas luar daerah (Manado-Jakarta) sejumlah Rp1,833 miliar. Dan, Perjadin dalam daerah (Halmahera Barat ) Rp474,696 juta.
Pimpinan DPRD tiga kali ke Manado Rp 426.060 juta, dua kali ke Jakarta Rp 1. 407 miliar dan 8 kali ke Halbar Rp 474.696 juta.
Rincian anggaran perjadin Komisi I dantaranya: 1 kali ke Manado Rp 159.312 juta, 1 kali ke Jakarta Rp 768 juta, ke halbar dua kali Rp 206.984.
Sedangkan Komisi II, ke Manado 1 kali Rp 189.456 juta, 1 kali ke Jakarta Rp 767.979 juta, ke Halbar dua kali Rp 254.820 juta.
Komisi III, ke Manado Rp 239.292 juta, Jakarta Rp 945.801 juta, halbar dua kali Rp 326.574 juta.
Badan Kehormatan, dua kali ke Halbar Rp 111.312 juta, Jakarta Rp 107. 480 juta. Untuk Banmus, dua kali ke Manado Rp 616.624 juta, Jakarta Rp 867.652 juta, ke Halbar dua kali Rp 398.328 juta.
Badan Pembentukan Perda, Jakarta Rp 531.088 juta, ke Halbar Rp 151.328 juta. Panitia Khusus ke Jakarta Rp 755. 521 juta.
lima Kali perjalanan dinas ke luar daerah Rp 96.640 juta, Perjadin dalam daerah Halut Rp 39.344 juta.
Sekretaris DPD GMNI Maluku Utara, Iwan Marwan menilai besar perjadin tidak relevan berbagai problem di Kota Ternate yang mestinya diawasi tuntas para wakil rakyat.
“Rapatnya sehari, jalan-jalan empat hari, tapi akomodasi dan konsumsi dibayar penuh. Administrasinya juga begitu,” cetus Iwan.
Menurut Iwan, publik harus mengawasi agenda perjalanan dinas para wakil rakyat yang konon untuk kepentingan daerah.
“Pengawasan diperlukan untuk pengendalian internal pengguna anggaran (Sekretariat DPRD) guna menghindari penyalahgunaan, seperti laporan fiktif yang sering terjadi,” tandasnya.
Hingga berita ditayang, Sekwan DPRD Kota Ternate dalam upaya konfirmasi ihwal anggaran perjalanan dinas tersebut.
