PKB Usul DAU 2027 Tambal Sulam RSP Halbar, Fraksi Gabungan Gerindra-Perindo Tolak

Badan Anggaran (Banggar), sekaligus anggota Fraksi PKB DPRD Halmahera Barat, Riswan Hi Kadam.

pojoklima.com, Menyikapi pro-kontra rencana pengalokasian pembiayaan lanjutan pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) di Kecamatan Ibu melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD 2027, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Halmahera Barat menyatakan dukungan penuh atas langkah strategis yang ditempuh Bupati James Uang.

Badan Anggaran (Banggar), sekaligus anggota Fraksi PKB DPRD Halmahera Barat, Riswan Hi Kadam, menegaskan, langkah pemerintah daerah menindaklanjuti hasil rapat bersama Kantor Staf Presiden (KSP), serta menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP Perwakilan Maluku Utara, sudah berada di jalur yang tepat (on the track).

Langkah itu patut didukung bersama.
Bupati James Uang, sudah on the track. Fraksi PKB menyadari berdasarkan fakta di lapangan serta mencermati hasil LHP BPKP, memang ditemukan beberapa permasalahan. Namun, PKB meyakini catatan-catatan tersebut pasti telah dan sedang ditindaklanjuti secara serius oleh dinas kesehatan.

Riswan, menekankan penyelesaian rekomendasi BPKP menjadi pijakan penting agar kelanjutan pembangunan RSP Ibu memiliki landasan administrasi dan tata kelola yang kuat, transparan, serta akuntabel.

“Apabila seluruh rekomendasi dan catatan tersebut ditindaklanjuti secara keseluruhan oleh dinas terkait, Fraksi PKB mendukung sepenuhnya pengalokasian tambahan anggaran lanjutan melalui DAU pada APBD tahun anggaran 2027. Ini penting agar proyek strategis tersebut tidak terbengkalai dan segera memberi manfaat nyata,” tegasnya.

Lebih lanjut, Riswan mengingatkan, seluruh pihak agar melihat rencana penganggaran lanjutan RSP Ibu dari sisi kemanfaatan jangka panjang bagi warga, khususnya terkait efesiensi rentang kendali pelayanan kesehatan di wilayah Halmahera Barat bagian utara.

“Kita harus melihat aspek kemanfaatan langsung bagi masyarakat dari sisi rentang kendali pelayanan kesehatan. Selama ini warga di wilayah Kecamatan Ibu dan sekitarnya harus menempuh jarak yang jauh untuk mengakses layanan rujukan ke Jailolo. Jika RSP di Ibu ini rampung dan bisa segera dioperasionalkan ke depan, pelayanan kesehatan akan jauh lebih dekat, cepat, dan meringankan beban masyarakat,” jelasnya.

Sebagai bagian dari Badan Anggaran DPRD Halmahera Barat, Fraksi PKB berkomitmen mengawal proses evaluasi tindak lanjut teknis di lapangan, sekaligus memastikan pembahasan anggaran lanjutan RSP Ibu pada APBD 2027 berjalan optimal demi kepentingan rakyat.

Sedangkan Fraksi Gabungan (Gerindra-Perindo) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat, menolak usulan anggaran kelanjutan proyek tersebut dalam APBD-induk tahun 2027.

Dilansir indotimur.com, Edi Jauw, mewakili sikap tegas Fraksi Gabungan menyatakan, penolakan ini didasarkan alasan yang kuat sebagai bentuk peringatan keras kepada Pemda Halbar.

Menurutnya, pemda gagal memenuhi berbagai persyaratan penting yang ditetapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain persoalan administrasi dan rekomendasi BPKP, molor dan terbengkalainya proyek RSP ini menjadi sorotan publik akibat kelalaian pemda. “Masyarakat dirugikan jika RSP dilanjutkan dengan menggunakan APBD. Konkretnya, Fraksi Gabungan menolak,” tegas Edi.

Dengan adanya penolakan tegas dari Fraksi Gabungan DPRD Halbar ini, kelanjutan pekerjaan proyek RSP Halbar dalam APBD-induk 2027 kini berada di titik krusial, dan menuntut evaluasi menyeluruh dari pihak eksekutif.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi Pojoklima.com.