DPRD Haltim Kecam Proyek PT FENI, Idrus; Hentikan Seluruh Aktivitas

Idrus E. Maneke. Foto|Istimewa

pojoklima, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Idrus E. Maneke, melontarkan kritik keras terhadap PT FENI menyusul aktivitas perluasan kawasan perusahaan yang dinilai menabrak aturan hukum dan mengabaikan prosedur lingkungan hidup.

Pembangunan fisik di lapangan terpantau terus berjalan, padahal dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan tersebut belum mengantongi penetapan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Berdasarkan informasi yang dihimpun DPRD, proses AMDAL saat ini baru berada pada tahap pembahasan dan konsultasi publik.

Langkah perusahaan yang mendahului proses perizinan ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap regulasi.

“Ini keliru dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Masa AMDAL belum selesai dan belum ada penetapan, tetapi mereka sudah membangun. Seharusnya perusahaan taat aturan dan menunggu sampai proses pengesahan AMDAL itu tuntas,” tegas Idrus, Selasa (17/11/2026).

Idrus mengingatkan bahwa memaksakan pembangunan sebelum adanya persetujuan AMDAL mengandung risiko besar. Selain melanggar hukum, tindakan ini memicu celah besar yang menyulitkan evaluasi ke depan, terutama jika dokumen AMDAL tersebut akhirnya ditolak atau ditemukan potensi dampak lingkungan yang merugikan masyarakat luas.

Situasi ini semakin mendesak setelah gelombang keluhan warga mulai bermunculan. Proyek perluasan yang kian mendekati area permukiman dan fasilitas pendidikan kini dirasakan langsung oleh masyarakat, sejalan dengan poin-poin tuntutan yang sebelumnya disuarakan oleh aliansi Pemuda Kecamatan Maba.

“Dampaknya sudah mulai dikeluhkan sekarang, khususnya bagi para siswa di SMP 1 Buli, karena aktivitas pembangunan tersebut posisinya semakin mendekat dengan lingkungan sekolah dan permukiman warga,” ungkap Idrus.

Menyikapi situasi yang meresahkan ini, DPRD Haltim mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) melalui dinas terkait untuk tidak bersikap pasif. Pengawasan ketat dan tindakan korektif harus segera dieksekusi tanpa kompromi.

“Kami minta Pemda dan dinas terkait segera turun melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Panggil pihak perusahaan dan minta mereka untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunannya sampai proses pembahasan dan persetujuan AMDAL benar-benar disetujui,” pungkasnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi Pojoklima.com.