Warga Desa Guruapin Laporkan Dugaan Penyimpangan DD di Kejati Malut

Laporan dugaan penyimpangan DD di Kejati Malut.

pojoklima, Warga Desa Guruapin resmi melaporkan dugaan penyimpangan dana desa ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Persoalan ini menyeret pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan.

Pengaduan tersebut diserahkan melalui Pelayanan Satu Pintu Kejati Maluku Utara. Dalam surat yang ditandatangani Fadli Ridwan dan Kabir M. Nur.

Warga menguraikan tiga persoalan utama yang diduga berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan keuangan Desa Guruapin.

Pertama, dugaan selisih pembayaran lahan pemakaman desa sebesar Rp40 juta.

Dalam laporan tersebut, anggaran pembelian lahan pemakaman disebut mencapai Rp200 juta. Namun, warga menduga realisasi pembayaran hanya sebesar Rp160 juta.

Selisih Rp40 juta itu menjadi salah satu poin yang diminta untuk ditelusuri, termasuk memastikan kepada siapa pembayaran dilakukan dan bagaimana pertanggungjawabannya.

Kedua, penggunaan anggaran penanggulangan bencana alam sebesar Rp129,6 juta yang dipersoalkan transparansinya.

Warga mempertanyakan kejelasan realisasi anggaran tersebut, mulai dari peruntukan, bentuk kegiatan, penerima manfaat, hingga dokumen pertanggungjawaban. Sebab, anggaran penanggulangan bencana semestinya dapat dibuktikan melalui kegiatan dan penggunaan yang jelas, bukan sekadar tercantum dalam dokumen administrasi.

Ketiga, dugaan kepala desa meninggalkan tugas dan tanggung jawab pemerintahan selama Oktober 2025 hingga Oktober 2026.

Persoalan ini turut menjadi perhatian warga karena menyangkut keberlangsungan pelayanan publik dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa.

Atas dasar itu, warga meminta Kejati Maluku Utara memeriksa dokumen RAP-APBDes, bukti pencairan, realisasi pembayaran, transaksi keuangan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD.

Selain itu, warga juga meminta dilakukan penelusuran terhadap dugaan laporan fiktif dalam pengelolaan anggaran desa periode 2022–2026. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukan atau justru terdapat penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Menariknya, persoalan pengelolaan anggaran Desa Guruapin ini disebut tidak hanya muncul dari pengaduan masyarakat.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, tim penyelidik kejaksaan tengah melakukan telaah terhadap laporan yang masuk sebelum menentukan langkah penelusuran lebih lanjut atas indikasi penyimpangan anggaran tersebut.

Jika berbagai dugaan itu memiliki dasar bukti yang cukup, pemeriksaan menyeluruh menjadi penting untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.

Warga menegaskan, laporan tersebut bukan upaya menghakimi atau menyimpulkan kesalahan pihak tertentu. Mereka hanya menginginkan adanya kepastian hukum dan keterbukaan dalam pengelolaan uang negara yang menjadi hak masyarakat.

Warga berharap Kejati Maluku Utara menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana korupsi, mereka meminta agar penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi Pojoklima.com.