Pemuda Muhammadiyah Malut Optimis Pemerintah Siapkan Skema Berkeadilan bagi Sekolah Swasta

TERNATE-pl.com,  Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan akses pendidikan gratis bagi masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendidikan, sekaligus meringankan beban ekonomi orang tua siswa.

Pemuda Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara menyambut baik kebijakan tersebut, namun mengingatkan pentingnya keseimbangan agar pendidikan gratis tidak berdampak negatif terhadap sekolah swasta di provinsi ini. Ketua Bidang Riset dan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Dr. Rahmat Abd Fatah, menegaskan kebijakan ini harus mempertimbangkan peran sekolah swasta dalam mencerdaskan bangsa.

“Kami mendukung penuh kebijakan pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Gubernur. Namun, perlu ada pola yang memastikan bahwa sekolah swasta tetap eksis dan tidak kehilangan siswa dalam jumlah besar akibat kebijakan ini,” ujar Rahmat Abd Fatah.

Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, lanjut Rahmat, mengharapkan adanya sinergi berbasis kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta. Menurutnya, skema ini dapat mencakup pembatasan jumlah siswa di sekolah negeri, pemberian insentif bagi sekolah swasta yang berkomitmen menjaga kualitas pendidikan. Menurutnya, catatan bagi sekolah swasta yakni harus meningkatkan mutu dan keunikan bagi sekolahnya.

“Kenapa orang sekolah di swasta, itukan karena identitas dan keunikan yang menjadi ciri khas dan kualitas sekolahnya. Sehingga saya sebenarnya tidak terlalu khawatir, karena semakin kreatif dan inovatif mengembangkan keunikan sekolahnya semakin banyak ketertarikan orang tua memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah swasta tersebut,”katanya.

Rahmat juga menyampaikan keyakinannya bahwa kebijakan yang disampaikan oleh gubernur sudah pasti disiapkan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh ekosistem pendidikan di daerah. “Saya optimis bahwa pola kebijakan yang disiapkan telah mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan bagi sekolah negeri maupun swasta. Ada yang bilang ke saya mereka khawatir, saya bilang tenang saja, semangat ibu gubernur itu akan diterjemahkan dengan baik oleh Plt Kadikbud, Pak Abubakar Abdullah. Pak Akak itu konseptor dan eksekutor yang baik. Hal-hal seperti ini sudah dipikirkanlah,” tambahnya.

Data dari daftar sekolah.net dan data.dikdasmen.go.id menunjukkan bahwa jumlah sekolah swasta di Maluku Utara cukup tinggi, dibandingkan dengan sekolah negeri. Dari total 4.293 sekolah di provinsi ini, sebanyak 2.392 sekolah merupakan sekolah swasta atau sekitar 55,72%.

Pada jenjang SMA, terdapat 214 sekolah, dengan 78 di antaranya merupakan sekolah swasta (36,45%). Sementara itu, pada jenjang Madrasah Aliyah (MA), dari 89 sekolah yang ada, 77 di antaranya adalah sekolah swasta yang mencakup 86,52% dari total sekolah MA di wilayah tersebut.

Melihat data ini, Rahmat optimis bahwa kebijakan pendidikan gratis akan disesuaikan dengan  ruang gerak yang sehat bagi sekolah swasta.

“Dengan jumlah sekolah swasta yang signifikan, khususnya pada jenjang Madrasah Aliyah yang mencapai 86,52%, kami optimis bahwa kebijakan pendidikan gratis akan tetap memberi ruang gerak yang sehat bagi sekolah swasta. Pemerintah diharapkan memastikan kebijakan ini bersifat adil, sehingga sekolah swasta tidak kehilangan siswa secara signifikan. Pembatasan jumlah siswa maksimal di sekolah negeri menjadi langkah bijak yang dapat mencegah dominasi berlebihan,” tegas Rahmat Abd Fatah.

Rahmat menegaskan bahwa sekolah negeri dan swasta harus dipandang sebagai mitra kolaboratif yang sama-sama berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Diharapkan, semangat gubernur dalam membangun sumber daya manusia melalui pendidikan di Maluku Utara dapat berjalan seiring dengan kontribusi sekolah-sekolah swasta dalam menyiapkan generasi terbaik untuk masa depan Maluku Utara. (Red)