Jaksa Tunggu Audit Kerugian Tunjangan DPRD Malut
pojoklima, Penyelidikan dugaan korupsi tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara menunggu perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Sufari, kepada awak media, Senin (5/1/2025).
Sufari mengatakan pihaknya masih menunggu hasil perhitungan keuangan negara dari BPK Maluku Utara.
“Kami masih menunggu perhitungan keuangan negara. Jadi pointnya kita menunggu perhitungan kerugian negera saja, jika sudah ada kita pelajari lagi,” tegasnya.
Terkait kasus ini puluhan saksi sudah dimintai keterangan, baik pihak Sekretariat DPRD maupun eksekutif. Antara lain mantan Ketua DPRD Maluku Utara periode 2019-2024, Kuntu Daud yang kini menjabat wakil ketua DPRD.
Ketua DPRD Maluku Utara periode 2024-2029, M. Iqbal Ruray, juga tak luput dari pemeriksaan penyidik jaksa. Termasuk mantan anggota DPRD Maluku Utara, Muhaimin Syarif, terpidana kasus OTT KPK.
Sementara saksi dari ASN yakni mantan Kabag Hukum DPRD Maluku Utara yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara, Isman Abbas.
Mantan Kabag Umum DPRD Maluku Utara, kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Bian.
Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, Rusmala Abdurahman, Kabag Keuangan DPRD Maluku Utara, Erva Pramukawati Konoras. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Maluku Utara, Samsuddin A Kadir.
Berdasarkan data realisasi anggaran sebelumnya total 12 item tunjangan DPRD pada 2020-2024 mencapai Rp187,9 miliar.
Penjabarannya yakni tunjangan kesejahteraan anggota DPRD, termasuk tunjangan perumahan mencapai Rp 60 miliar lebih. Tunjangan transportasi Rp73 miliar lebih.
Selain itu tunjangan komunikasi Rp 24 miliar lebih. Sementara, untuk tunjangan lainnya mencapai Rp 20 miliar lebih.
Total anggaran 2020-2024 sebagai berikut:
Tunjangan DPRD Malut tahun 2020 senilai Rp29.379.051.250,00, kemudian di tahun 2021 senilai Rp38.972.396.093,00., berlanjut di tahun 2022 senilai Rp38.972.396.093,00, juga di tahun 2023 senilai Rp39.888.068.048,00 dan di tahun 2024 senilai Rp39.873.770.101,00. (red)
