Komisi III DPRD Tikep Koordinasi di Kementerian PPN dan LKPP

TIDORE-pl.com, Komisi III DPRD kota Tidore kepulauan berkoordinasi dan konsultasi di Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Senin (13/1/2025)

Ketua Komisi III Ardiansyah Fauji beserta anggota, didampingi mitra kerja Dinas PUPR dan Dinas Perikanan Kelautan Kota Tidore  membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan, irigasi, sanitasi dan perumahan serta DAK Perikanan- Pertanian di Bappenas.

Agenda di LKPP, komisi III membahas terkait implementasi katalog elektronik versi 6 di 2025, mengantikan katalog elektronik versi 5 atau versi lokal, sebaimana edaran kepala LKPP no 9 tahun 2024, yang menindaklanjuti perintah presiden Prabowo terkait kewajiban pengggunaan belanja barang/jasa pada e-katalog dimulai sejak 1 Januari 2025.

Selain itu, ada beberapa perubahan peraturan presiden terkait pengadaan barang dan jasa yang harus disesuaikan oleh daerah, misalnya PP no 16 tahun 2018, yang dalam perubahan pertama telah menjadi PP no 12 tahun 2021 sedang menuggu perubahan kedua, informasinya dikeluarkan pada akhir Januari ini.

Ardiansyah Fauji menyamapikan, pada masa transisi kekuasaan nasional, komisi III memandang penting untuk ditindaklanjuti.

“DAK jalan Kota Tikep misalnya, tiap tahun mengalami penurunan yang biasanya diatas 50milyar pertahun, di 2024 kemarin turun menjadi 20 milyar lebih, kita berharap tahun depan ada peningkatan DAK jalan, sekitar 50%, begitu juga DAK irigasi terkhusus di wilayah transmigrasi, dalam upaya mendukung program swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia dan perumahan, apalagi lewat program Asta Cita presiden Prabowo yang akan meluncurkan program 3 juta perumahan rakyat, sekiranya Kota Tikep bisa kebagian program yang sangat membantu warga,” terang Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, ada beberapa perubahan kriteria dalam mendapatkan DAK pusat, menyesuaikan dengan RPJMN dan prioritas pembangunan presiden RI yang baru, syarat mendapatkan DAK kedepan semakin ketat dan semakin fokus, setidaknya meliputi sekitar 10 isu penting dan strategis pemerintahan Prabowo-Gibran diantaranya pendidikan, penigkatan gizi, swasembada pangan dan energi, subsidi warga miskin dan hilirisasi komoditas.

Adapun hal penting lain yang menjadi isu nasional dan prioritas Presiden Prabowo, yakni transformasi digital, reformasi kesehatan, pemberantasan korupsi dan yang terakhir pertahanan dan penegakan hukum.

“Pemerintah daerah harus cepat menyesuikan dan yang paling penting memiliki data-data yang valid ketika mengupayakan dana tranfer pusat masuk ke Kota Tidore Kepulauan,” kata Ardiyansyah

Pada pertemuan ini, lanjut Ardiyansyah, komisi III mendapatkan banyak masukan dari direktorat terkait e-katalog versi 6 terbaru, yang bertujuan memfasilitasi proses bisnis end-to-end yang terintegrasi pada satu platform, yang menghadirkan sistem pengadaan modern, transparan dan sederhana.

“Prinsipnya mereka yang mampu bertahan dalam arus zaman, bukanlah mereka yang kuat tapi sesungguhnya mereka yang paling mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Karena itu, kami berharap seluruh OPD yang menjadi mitra kerja kami, mampu menyesuaikan segala perubahan kebijakan pemerintah pusat,” pungkas Ardiansyah.