Ketua PW Muhammadiyah Tuding Anggota Deprov tak Maksimal Jalankan Tugas
SOFIFI-pojoklima, Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Muhammad Fadly, menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara tidak menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Menurutnya, polemik dualisme kepemimpinan yang terjadi di Komisi II DPRD Malut, menjadi bukti nyata bahwa lembaga tersebut lebih disibukkan dengan perebutan kekuasaan ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Sejak dilantik pada 23 September 2024 lalu, tidak ada kinerja membanggakan yang bisa dirasakan rakyat. Yang ada justru konflik internal dan rebutan posisi, khususnya di Komisi II. Lebih parah lagi, pimpinan DPRD membiarkan bahkan seolah memelihara konflik tersebut,” tegas Fadly.
Ia menduga persoalan ini tidak terlepas dari adanya praktik deal-deal politik atau barter kekuasaan demi mengamankan kepentingan pribadi, termasuk potensi fee dari proyek-proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fadly juga menyoroti gaya hidup sebagian anggota DPRD Malut yang dinilai berlebihan, jauh dari kepedulian terhadap penderitaan masyarakat.
“Rakyat Maluku Utara sedang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi para wakilnya justru tampil dengan gaya hidup hedonis. Ini mencederai amanah dan kepercayaan rakyat,” ungkapnya, Senin (8/9).
Sebagai bentuk sikap, Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara menyatakan siap menggalang petisi rakyat untuk menuntut penarikan mandat DPRD Malut. Selain itu, pihaknya akan mengonsolidasikan aksi massa guna mendesak perubahan kinerja lembaga legislatif daerah tersebut.
“Kami mengingatkan DPRD Maluku Utara agar segera kembali ke jalan yang benar: bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Jika tidak, rakyat sendiri yang akan mengambil sikap,” tandas Fadly.
