Kepulauan Rempah dan Simbol Daerah 

Oleh: Aji Deni

Sejarah dunia sering kali ditulis dengan tinta yang berasal dari sari pati rempah-rempah Kepulauan Maluku, namun ironisnya, simbol visual di tanah asalnya justru mengalami pendangkalan yang mencemaskan. Jika kita menelusuri identitas visual melalui logo daerah di Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Barat, hingga Kota Ambon, kita akan menemukan sebuah paradoks yang muncul di tengah ruang publik. Di daerah ini, simbol-simbol birokrasi yang kaku seperti perisai, gedung, dan padi-kapas mendominasi ruang komunikasi visual, sementara cengkih dan pala, dua komoditas yang pernah mengubah peta navigasi dunia hanya hadir sebagai ornamen pinggiran yang kerdil, atau bahkan hilang sama sekali. Fenomena ini bukan sekadar masalah estetika desain grafis, melainkan gejala amnesia sejarah dan dekonstruksi simbol ekonomi-politik yang menjauhkan masyarakat dari akar kehidupan panjang dalam rempah-rempah global.

​Ketidakhadiran rempah yang dominan dalam identitas visual daerah ini merupakan bentuk pengabaian terhadap modal simbolik yang sangat mahal. Padahal, secara historis, Maluku sudah dikenal sebagai episentrum dari apa yang disebut sebagai ekonomi global pertama. Sebagaimana dicatat oleh Jack Turner dalam karyanya yang monumental, Spice: The History of a Temptation (2004), nilai strategis rempah-rempah Maluku telah melampaui hanya sekedar bumbu dapur. Turner menulis bahwa “For most of history, the spices were the most valuable items of trade on earth. They were the source of vast wealth, the cause of wars, and the impetus for the European Age of Discovery.” Ketika sebuah daerah dikenal oleh dunia yang bersumber dari kekayaan dunia paling berharga dalam sejarah justru tidak mencantumkan sumber kekayaan tersebut sebagai identitas utamanya, terjadi sebuah keterputusan sejarah antara masa lalu yang agung dan masa kini yang kehilangan arah.

​Kritik terhadap branding daerah di Maluku dan Maluku Utara harus dimulai dengan melihat bagaimana bangsa lain menghargai komoditas yang bukan merupakan tanaman aslinya, namun menjadi fondasi ekonomi negara. Seperti Grenada, sebuah negara kepulauan di Karibia, dengan bangga menyematkan gambar buah pala pada bendera nasionalnya. Grenada menyadari bahwa identitas visual adalah alat diplomasi budaya yang paling efektif. Sebaliknya, di Maluku dan Maluku Utara, tempat asli Syzygium aromaticum berevolusi, kita justru melihat kecenderungan untuk mengejar simbol modernitas yang generik. Hal ini sangat kontras dengan sejarah Kesultanan Zanzibar di Afrika Timur yang pada periode 1856 hingga 1964 menggunakan cengkih sebagai lambang negara dan simbol kedaulatan. Para penguasa Zanzibar memahami bahwa cengkih adalah nyawa politiknya, sementara di kepulauan Maluku, rempah-rempah seolah-olah dianggap sebagai residu masa lalu yang kolot dan harus digantikan dengan simbol-simbol pembangunan fisik yang semu.

​Kurangnya representasi rempah dalam branding daerah ini mencerminkan apa yang oleh para akademisi disebut sebagai kegagalan dalam mengelola warisan budaya. Dalam buku The Nutmeg’s Curse: Parables for a Planet in Crisis (2021), Amitav Ghosh memberikan perspektif tajam tentang bagaimana pala telah menjadi pusat dari geopolitik global sejak masa lalu. Ghosh menyatakan: “The nutmeg was a protagonist in a history that changed the planet forever, yet its origins in the Banda Islands are often obscured by the narratives of the empires that sought to control it.” Jika narasi kekaisaran saja mampu mengaburkan asal-usul rempah, maka kegagalan pemerintah daerah dalam menampilkan simbol rempah secara kuat dalam logo daerahnya telah mengaburkan sejarah tersebut. Branding daerah seharusnya menjadi tindakan perlawanan terhadap pelupaan, sebuah upaya untuk mendeklarasikan kembali bahwa kedaulatan ekonomi dan budaya kita berakar dari Cengkih dan Pala ini.

​Membangun branding yang kuat bagi Ternate, Tidore, Ambon, dan sekitarnya memerlukan keberanian untuk melakukan dekonstruksi terhadap simbol-simbol estetika birokrasi yang seragam di seluruh Indonesia. Saat ini, hampir semua logo kabupaten dan kota di Indonesia memiliki pola yang serupa, yang merupakan warisan dari standardisasi administrasi masa lalu. Untuk kembali ke akar sejarah, diperlukan simplifikasi visual yang radikal. Logo daerah tidak perlu memuat terlalu banyak unsur seperti gunung, laut, jembatan, dan perisai secara bersamaan. Sebuah branding yang cerdas justru harus fokus pada satu kekuatan inti. Jika cengkih dan pala dijadikan sebagai elemen sentral, bukan sekadar pelengkap maka pesan yang disampaikan kepada dunia menjadi sangat jelas. Di sini pernah menjadi tanah asal yang sah dari sejarah panjang peradaban rempah dunia.

​Branding yang efektif juga harus mampu mengintegrasikan sejarah kolonial sebagai bagian dari refleksi kritis, bukan sebagai beban. Giles Milton dalam Nathaniel’s Nutmeg (1999) menggambarkan betapa ekstremnya perebutan atas kepulauan ini: “The spice islands were the most coveted real estate on earth, leading to a geopolitical struggle that saw islands being traded for Manhattan.” Kenyataan bahwa Pulau Run di Kepulauan Banda pernah ditukar dengan Manhattan (New York) adalah sebuah fakta branding yang luar biasa kuat. Namun, fakta ini jarang sekali diterjemahkan ke dalam komunikasi visual atau identitas kota yang modern dan elegan di daerah tersebut. Kota Ambon atau Ternate dan Tidore seharusnya memiliki citra visual yang setara dengan kota-kota bersejarah di Eropa atau Timur Tengah yang sangat bangga dengan warisan dunia ini. Identitas yang kuat lahir dari kesadaran akan nilai tawar historis yang tidak dimiliki oleh tempat lain.

​Secara teknis, pembangunan branding ini harus melibatkan riset mendalam mengenai semiotika lokal. Cengkih dan Pala bukan hanya komoditas yang sudah dikenal sebelum era Masehi, namun juga dikenal sebagai simbol ketahanan, spiritualitas, dan persaudaraan di Maluku. Representasi visualnya harus keluar dari gaya gambar dekoratif yang kaku dan beralih ke arah desain kontemporer yang bisa diterima oleh pasar global.

Branding yang kuat akan memberikan dampak psikologis bagi masyarakat lokal, menumbuhkan rasa bangga sebagai pewaris peradaban dunia, dan secara ekonomi akan meningkatkan nilai tawar pariwisata serta produk turunan rempah. Tanpa simbol yang kuat, produk-produk dari Maluku akan selalu kalah bersaing dengan produk global yang memiliki branding yang lebih rapi, meskipun bahan bakunya mungkin berasal dari tanah yang sama.

​Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini adalah melakukan audit total terhadap identitas visual mereka. Langkah ini dilakukan dengan bukan hanya untuk mengganti gambar pada kertas kop surat, melainkan mendefinisikan kembali posisi geopolitik kepulauan rempah dalam peta kebudayaan dunia. Masyarakat harus dilibatkan untuk merumuskan kembali apa yang paling mewakili jiwanya dari para leluhur. Jika sejarah dunia mengakui Maluku sebagai Kepulauan Rempah, maka sangat aneh jika daerah ini justru terlihat malu-malu menunjukkan identitas rempahnya. Sebagaimana ditekankan dalam studi sejarah maritim, identitas sebuah tempat sering kali ditentukan oleh apa yang ditawarkan kepada dunia. Jika Maluku menawarkan rempah, maka rempah pulalah yang harus menjadi wajah terdepannya. Tanpa keberanian untuk kembali ke akar, kota-kota di Maluku hanya akan menjadi replika buram dari modernitas Jakarta atau kota-kota besar lainnya di dunia.

Di beberapa negara di Eropa telah memiliki museum Rempah dengan menempatkan Cengkih dan Pala sebagai simbol kejayaan ekonomi dan politik menuju renaisance atau pencerahan di Eropa. Industrialisasi dipicu oleh hasil dari akumulasi kapital rempah yang luar biasa. Kota-kota besar seperti Lisabon Portugal, Amsterdam Belanda, Venesia dari Italia, Aleksandria dan Kairo dari Mesir, Konstantinopel (Istanbul) dari era Turki Utsmaniyah hingga era modern masih menyisakan kejayaan perdagangan rempah.

​Akhirnya, catatan sederhana ini mengajak kita untuk melihat kembali ke dalam, ke akar pohon cengkih dan pala yang telah memberi nafas bagi peradaban. Kita perlu meruntuhkan dinding-dingin simbolis yang mengalienasi masyarakat dari sejarahnya sendiri. Dengan mengadopsi kembali simbol rempah sebagai inti dari branding daerah, Maluku dan Maluku Utara tidak hanya sedang memperbaiki logo, tetapi sedang menjemput kembali harga dirinya yang sempat tercecer di tengah arus modernitas yang tidak berjiwa. Identitas visual ini harus menjadi perhatian politik, dan sudah saatnya kepulauan rempah di kepulauan Maluku menyatakan kepada dunia bahwa sang pemilik asli rempah telah kembali untuk merayakan warisannya dengan penuh kebanggaan dan estetika yang mumpuni. Reposisi ini menuju kedaulatan budaya yang sejati.