Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemda Haltim Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

TERNATE-pl.com, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus membangun sinergi lintas sektor untuk memperkuat pengawasan menanggulangi dan mencegah kekerasan perempuan dan anak.

Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub mengaku, selaku pimpinan di daerah, dirinya menyambut baik kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) terkait kekerasan perempuan dan anak.

Saya kira kegiatan ini perlu dilakukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perdagangan orang dan perkawinan anak di bawah umur,” katanya saat diwawancarai awak media, Senin (26/5)

Ubaid mengatakan, hal ini penting untuk dibahas. Sebab, sudah menjadi problem yang membutuhkan perhatian bersama.

Berdasarkan data kekerasan perempuan dan anak baik verbal maupun seksual di Halmahera Timur masih terbilang tinggi. Sehingga membutuhkan langkah-langkah kongkrit untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

“Di 2023 angka kekerasan di Haltim mencapai angka puluhan. Sementara di 2024 sudah terjadi penurunan. Namun yang dilihat bukan angkanya, tetapi dampak atau akibat dari kasus kekerasan ini. Yang namanya kekerasan itu biar hanya sedikit tapi itu merupakan masalah menyimpang yang mengarah pada hal-hal negatif,” ujarnya.

Diharapkan melalui rapat koordinasi, ada langka-langkah pencegahan secara kongkrit yang dirumuskan dalam aksi nyata. Baik melalui sosialisasi, advokasi dan pendampingan yang dilakukan semua lintas sektor.

“Misalnya bisa dirumuskan melalui pendidikan keagamaan. Sehingga kisi-kisi pencegahan tersebut bisa diteruskan ke seluruh tokoh agama di Haltim, baik muslim maupun non muslim. Agar bisa dijadikan sebagai referensi dalam setiap kegiatan-kegiatan keagamaan,” paparnya.

Orang nomor satu di Pemda Haltim itu juga meminta DP3APPKB perlunya langkah-langkah komprehensif yang memaksimalkan pencegahan.

Kemudian harus ada satuan tugas yang dibentuk untuk bergerak cepat melalukan pendampingan ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Harus perkuat sosialisasi pencegahan. Kemudian ketika ada terjadi hal-hal semacam itu maka harus secepatnya mengambil langkah untuk menangani masalah tersebut. Jadi menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini harus dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan Halmahera Timur sebagai kabupaten layak anak,” pungkasnya.