KONI Malut Temui Komisi VI Deprov, Ini yang Dibahas

TERNATE-pl.com, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku Utara masih berharap cemas dengan dukungan anggaran pemerintah untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.

Pasalnya, sejauh ini KONI Maluku Utara masih mengalami kendala anggaran untuk sejumlah perisapan hadapi event nasional yang digelar di dua provinsi, Sumut-Aceh.

Mengigat waktu keberangkatan yang semakin dekat, KONI Maluku Utara terus membangun berkoordinasi dengan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Provinsi.

Ketua KONI Malut, Djasman Abubakar mengatakan, RDP tersebut membahas terkait keikutsertaan Maluku Utara dalam event nasional, khususnya PON XXII Sumut-Aceh.

Djasman menyebut, anggaran untuk perisapa PON sampai sejauh ini belum tersedia.

“Kami sudah sampaikan kebutuhan-kebutuhan ke komisi IV,” ungkapnya saat ditemui usai RDP di sekretariat DPRD Provinsi Malut, Kota Ternate, Selasa (9/7/2024).

Dirinya menyebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) baru menyediakan anggaran Rp3 miliar.

Anggaran tersebut belum cukup mendanai sejumlah kegiatan sampai keberangkatan. Pasalnya, sebelum menuju event empat tahunan itu, KONI harus melakukan Training Center (TC) para atlet.

“Kami masih kekurangan anggaran sebangak Rp6-7 miliar untuk TC dan keikutsertaan di Aceh-Sumut. Jadi kami berharap komisi IV dan pemerintah membahas masalah ini, agar anggaran KONI dapat dialokasikan, sehingga Maluku Utara bisa ambil bagian pada PON,” bebernya.

Lanjut Djasman meyampaikan, karena sifatnya wajib dalam Undang-undang, Mendagri sudah dua kali menyurat bahkan memberi atensi ke pemerintah daerah termasuk Maluku Utara untuk keikutsertaan dalam PON.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Malut, dr Hariyadi Ahmad mengatakan, pihaknya bakal mengadakan dapat koordinasi dengan Pj Gubernur Malut membicarakan kendalan yang dialami KONI.

Menurut dia, dikhawatrikan jika respon pemerintah provinsi lambat, Maluku Utara bakal tidak bisa ambil bagian dalam PON 2024. Karena biaya TC dan keberangkatan tidak diakomodir pemerintah.

“Kami juga menghawatirkan dengan waktu keberangkatan yang makin dekat. Kesempatan (sisa waktu) ini harus dipercepat. Kami komisi IV prinsipnya akan mendorong agar pelaksaan event nasional di Sumut-Aceh Maluku Utara juga ambil bagian,” tukasnya.