Modus Perampokan Tunjangan Anggota Deprov Tembus 187 Miliar
TERNATE-pojoklima, Penyelidikan skandal korupsi tunjangan operasional dan anggaran rumah tangga anggota DPRD Maluku Utara periode 2019-2024 semakin terang.
Penyidik Kejaksaan Tinggi Malut, terus mendalami kasus ini hingga menemukan lebih kurang Rp187 miliar anggaran yang termuat dalam 12 item berpotensi disalahgunakan.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku Utara, Fajar Haryowimbuko kepada poskomalut.com, Senin (14/11/2025), membenarkan total anggaran yang kini tengah dilidik. “Yang pastinya kita masih penyelidikan ya. Nilainya memang sesuai dengan nilai itu tapi saya lupa itemnya. Di antaranya itu terkait tunjangan perumahan dan transportasi,”jelas Fajar.
Dari hasil pengembangan, penyidik menemukan setidaknya 12 item anggaran, termasuk tunjangan dan biaya rumah tangga anggota DPRD untuk tahun 2020-2024 mencapai Rp187.9 miliar.
Untuk tunjangan kesejahteraan anggota DPRD termasuk tunjangan perumahan mencapai Rp 60 miliar lebih, tunjangan transportasi Rp 73 miliar lebih, dan tunjangan komunikasi Rp 24 miliar lebih. Ditambah tunjangan lainnya mencapai Rp 20 miliar lebih.
Berikut rincian total anggaran 2020-2024 yang didalami penyidik Kejati Malut sebagai berikut:
1) Tunjangan anggota DPRD Malut tahun 2020 senilai Rp 29.379.051.250,00
2) Tunjangan DPRD Malut Tahun 2021 Senilai Rp.38.972.396.093,00.
3) Tunjangan DPRD Malut Tahun 2022 Senilai Rp. 38.972.396.093,00.
4) Tunjangan DPRD Malut Tahun 2023 Senilai Rp. 39.888.068.048,00.
5) Tunjangan DPRD Malut Tahun 2024 Senilai Rp. 39.873.770.101,00.
Masih terkait dugaan korupsi tunjangan anggota DPRD Malut, sedikitnya 12 saksi dimintai keterangan. Mereka yang diperiksa yakni Ketua DPRD Maluku Utara periode 2019-2024 Kuntu Daud. Kuntu merupakan politisi PDIP daerah pemilihan V Halmahera Selatan.
Ketua DPRD Maluku Utara periode 2024-2029 M. Iqbal Ruray, dapil II Halmahera Barat dan Kota Ternate dan mantan anggota DPRD Maluku Utara, Muhaimin Syarif
Sementara saksi dari ASN yang diperiksa yakni mantan Sekwan Abubakar abdullah, mantan Kabag Hukum DPRD Maluku Utara yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara, Isman Abbas, mantan Kabag Umum DPRD Maluku Utara, kini Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Bian, Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, Rusmala Abdurahman, Kabag Keuangan DPRD Maluku Utara, Erva Pramukawati Konoras. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Maluku Utara, Samsuddin A Kadir juga tak luput dari pemeriksaan penyidik jaksa. (red)
