Kapolda Malut Buka Gelar Operasional Triwulan III

Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono. Foto|Humas Polda

HALSEL-pojoklima, Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, membuka Gelar Operasional (GO) Bidang Pembinaan dan Operasional Triwulan III Tahun 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Pemda Kabupaten Halmahera Selatan, Selasa (7/10).

Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan tema kegiatan yakni “Melalui Gelar Operasional Triwulan III Tahun 2025 sebagai sarana meningkatkan kinerja satuan guna terciptanya Harkamtibmas.”

Menurutnya, tema tersebut mencerminkan tekad dan komitmen Polda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung program-program pemerintah.

Ia juga menekankan, kegiatan ini menjadi sarana pengawasan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di seluruh jajaran.

“Melalui forum ini, kita dapat menilai capaian, mengidentifikasi hambatan, serta mencari solusi bersama demi peningkatan kinerja kepolisian di wilayah Maluku Utara,” ucapnya.

Jendral bintang dua di Polda Malut ini menegaskan, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri. Reformasi kultural, integritas, dan profesionalitas menjadi prioritas untuk menghadirkan wajah Polri yang humanis dan berorientasi pelayanan.

“Pengabdian tanpa henti adalah fondasi utama Polri dalam mengawal misi besar pemerintah dalam Asta Cita,” bebernya.

Selain itu, Kapolda juga menyentil peran Polri dalam mengawal demokrasi di tengah dinamika masyarakat.

Kehadiran aparat kepolisian, kata Irjen Pol Waris, dalam setiap aksi demonstrasi bukan untuk membatasi kebebasan warga, melainkan menjamin agar kegiatan berlangsung aman dan tertib.

“Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam praktik di lapangan, tak jarang aksi penyampaian pendapat disusupi kepentingan yang dapat memicu kericuhan bahkan korban jiwa, sehingga Polri harus tetap profesional dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tandasnya.