Aliansi Pemuda Peduli Pembangunan Desak Kejati Malut Eksekusi Kepala BWS

M Irsyad PojokLima
Aliansi Pemuda Peduli Pembangunan saat melakukan aksi di depan kantor Kejati Malut

TERNATE-pl.com, Aliansi Pemuda Peduli Pembangunan Maluku Utara demonstrasi desak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera memanggil dan periksa Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Dr. Kalpin Nur.

Pasalnya, kepala BWS Malut, Kalpin Nur dianggap gagal akselerasi atau percepatan pembangunan yang dikampanyekan oleh Menteri PUPR RI guna untuk kesejahteraan masyarakat.

Koordinator Aksi, Azis Abubakar dalam orasinya mengatakan “kepada kejaksaan tinggi Maluku Utara segera menuntaskan beberapa permasalahan yang ada seperti yang dilakukan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai, karena tidak mensejahterakan masyarakat,” tegasnya pada Rabu (12/6).

Beberapa pembangunan yang dikerjakan oleh BWS Maluku Utara tahun anggaran 2022 – 2023 diduga bermasalah yakni:

1 ). Temuan kekurangan volume sebagaimana hasil audit BPK RI Nomor 7/LHP/XVII/02/2023. Pembangunan Peningkatan Jaringan Irigasi Dakaino Kananakadagakiri (Interkoneksi) senilai Rp.663.175.917,53. Dikerjakan oleh PT. Adi Tamabangun Perkasa nomor KU.08.08/IR-II/PJPA-MU/01/2021 pada 29 Januari 2021 senilai Rp.19.220.789.000, waktu kerja 240 hari. 

2 ). Temuan kekurangan volume  dan kesalahan perhitungan back up data quantity pembangunan Jaringan Irigasi Tilope D.L Wairiro senilai Rp.172.469.946,03. Dengan CV.Citra Mandiri nomor kontrak HK.02.01/IR-IU/PJPA-MU/01/2022 senilai Rp.12.319.672.000 pada 24 Januari 2022, waktu kerja 240 hari.

3 ). Temuan kekurangan volume dan kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan tanggul dan perbaikan sungai akelaka dikerjakan oleh PT.Lingkar Persada nomor kontrak KU.08.08/SP-II/PJSA-MU/01/2021 nilai Kontrak Rp.34.380.504.000 pada 15 Januari 2021 waktu Kerja 270 hari. 

4 ). Temuan kekurangan volume dan kesalahan perhitungan volume senilai Rp.397.564.540,90. Atas Pembangunan Konstruksi Pengaman Pantai Weda dikerjakan oleh PT.Adco Putra Pratama nomor kontrak KU.08.08/SP-II/PJSA-MU/01/2021 senilai Rp.17.097.000.000,00. pada 15 Januari 2021 waktu kerja 240 hari.

5 ). Temuan kesalahan perhitungan volume pada back up data senilai Rp.1.487.276.786,00. Proyek Perkuatan Konstruksi Breakwater Pantai Sofifi dikerjakan PT. Aditama Bangun Perkasa Perkasa nomor  HK.02.01/SP-II/PJSA-MU/03/2022 senilai Rp.36.367.492.000,00 pada 31 Januari 2022 waktu kerja 300 hari.

6 ). Dugaan Indikasi atas informasi keterlibatan Kepala BWS Malut Kalpin Nur serta sejumlah PPK diduga menerima Gratifikasi Mobil 4 unit Jenis XPander dan 2 Unit Mobil jenis HRV dari kontraktor.

Dengan ini kami menyampaikan beberapa tuntutan yakni:

Pertama, mendesak KPK,Kejati Malut dan Ditreskrimsus Polda segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepala BWS Malut Dr Kalpin Nur. 

kedua , mendesak Polda dan Kejati Malut segera menelusuri dugaan gratifikasi mobil lingkup BWS Maluku Utara.

Ketiga, mendesak Polda dan Kejati segera memeriksa pejabat pembuat komitmen (PPK) atas masing-masing paket pekerjaan diatas. 

Keempat, mendesak Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengevaluasi kinerja dan mencopot Kalpin Nur dari kepala BWS Maluku Utara. 

kelima , mendesak KPK RI Agar Menurunkan TIM koordinator anti suap (Korsup) untuk memantau tender paket pekerjaan pembangunan lingkup BWS Maluku Utara. (Mj)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini